Politik Indonesia: Sejarah, Karakteristik Dan Implementasi

Apakah kamu suka membahas ataupun menonton hal yang berbau politik? Topik politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Setiap orang khususnya bagi siswa di kampus yang berada di jurusan poliktik juga membahasnya, bahkan semua orang mulai membicarakan politik sebagai topik pembahasan mereka.

Pembahasan mengenai politik tak hanya ada saat ini saja. Bahkan dari jaman dulu politik sudah menjadi pembahasan yang sering diperbincangkan orang-orang. Dan politik ada di setiap negara, terutama di Indonesia. Dan Negara ini juga memiliki sejarah yang sangat menarik, terutama sejarah politiknya. Dari waktu ke waktu, Indonesia telah mengalami banyak dinamika dan perkembangan dalam sistem politik dan pandangan politik. Nah, pada kesemapatan kali ini kita akan memberikan pembahasan mengenai sejarah politik yang ada di Indonesia.

Sejarah Politik Indonesia

Kehidupan politik Indonesia akhir-akhir ini ditandai dengan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan anggota parlemen dan presiden setiap lima tahun. Setelah jatuhnya Orde Baru (Orde Baru) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan dimulainya Era Reformasi, setiap pemilihan yang diadakan di Indonesia dianggap independen dan adil.

Namun, politik Indonesia masih belum bisa terbebas dari korupsi di pemerintahan, kolusi dan nepotisme, dan juga ‘uang politik’ yang memungkinkan orang membeli posisi politik dan kekuasaan di pemerintahan.

Semua isu ini masih bisa ditemukan di Indonesia belakangan ini. Beberapa ahli menganggap isu-isu ini sebagai bagian dari proses pembangunan di Indonesia yang menjadi negara demokratis penuh. Menurut Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan demokrasi ‘tidak benar.

materi-sejarah-peminatan-kelas-xi-iis-semester-genap

Terlebih lagi, perlu juga ditekankan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara demokratis dengan usia yang cukup muda dan oleh karena itu sangat wajar bila Indonesia mengalami beberapa masalah dalam perkembangan demokrasi.

Kondisi politik saat ini di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang politik di Indonesia. Sejarah politik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagian memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian, perkembangan politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti agama (terutama Islam), kolonialisme, dan konflik politik. Misalnya, perkembangan politik kolonialisme Jepang di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkembangan politik di era Orde Baru.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia juga mengembangkan berbagai jenis sistem politik sekaligus yang dianggap cocok untuk era tertentu.

1. Era Pra-Kolonial

Era ini dianggap sebagai era pertama dalam sejarah politik Indonesia. Dari berbagai sumber yang di dapat menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai entitas politik. Sebelum ada pemerintahan, Indonesia diperintah oleh banyak raja yang memiliki kerajaan sendiri di beberapa daerah yang berbeda.

Di era pra-kolonial, sistem politik berpusat pada sosok tunggal yang memimpin masyarakat dan memiliki keahlian khusus yang membuat sosok ini berbeda dari orang-orang. Tokoh ini juga memiliki kepribadian karismatik dan terkadang sosok ini juga memiliki kekuatan supernatural yang membuat orang menjadi taat. Kemudian didukung oleh tentara dan memiliki kekuatan mutlak di kerajaan. Orang akan memberi penghormatan kepada penguasa ini sebagai simbol ketaatan mereka.

2. Era Kolonial

Era berikutnya dalam sejarah politik Indonesia adalah era kolonial. Indonesia ini dijajah oleh beberapa negara Eropa pada tahun yang berbeda. Negara Eropa pertama yang menjajah Indonesia adalah Portugis. Negara Eropa yang juga menjajah Indonesia adalah Belanda.

Kolonisasi Belanda di Indonesia paling lama dibandingkan dengan Negara lain. Alasan utama Negara-Negara Eropa ini datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Selama penjajahan di Negara-Negara ini, Indonesia berada di bawah pandangan politik mereka.

Selain negara-negara Eropa, Indonesia juga dijajah oleh Jepang juga. Sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa pasti berbeda dengan sistem politik yang dikembangkan oleh Jepang saat mereka memerintah Indonesia. Apalagi era kolonial ini membawa begitu banyak dampak terhadap perkembangan sistem politik di Indonesia. Beberapa elemen sistem politik saat ini di Indonesia masih terpengaruh oleh sistem politik yang dibawa ke negara ini oleh penjajah tersebut.

3. Orde Lama

Setelah mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara yang sebenarnya, orang-orang Indonesia menunjuk Soekarno sebagai presiden pertama bagi mereka. Soekarno tidak hanya dikenal sebagai presiden pertama Indonesia tapi dia juga dikenal sebagai ikon perjuangan Indonesia untuk mencapai kemandirian dari penjajah. Soekarno memiliki beban yang sangat besar untuk membangun sistem politik dan sosial di Indonesia setelah era kolonial.

Ada berbagai pandangan politik yang digunakan Soekarno dalam memerintah negara. Namun, pandangan politik dasarnya masih demokrasi. Berbagai konflik politik terjadi di era ini dan sampai pada puncaknya ketika terjadi kekacauan politik besar pada tahun 1960an.

4. Orde Baru

Setelah kekacauan politik yang besar di tahun 1960an, Soekarno digantikan oleh Soeharto yang menjadi presiden kedua Indonesia. Era ini dikenal sebagai dengan era Orde Baru. Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun dan ada banyak perbaikan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi.

Di sisi lain, Soeharto juga dikenal sebagai penguasa yang mempromosikan korupsi dan penindasan di pemerintahannya juga. Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang besar meski utang Indonesia juga meningkat. Orang-orang tertindas dan dilarang menunjukkan pandangan politik mereka dan ada banyak kasus hak asasi manusia yang mengerikan yang terjadi selama masa kepresidenan Suharto. Ketika ekonomi domestik yang menjadi fondasi pemerintahan Soeharto ambruk pada tahun 1990an, Soeharto kehilangan kekuatannya secara signifikan.

5. Reformasi Indonesia

Setelah jatuhnya Soeharto, melalui gerakan sipil yang masif, Indonesia mengumumkan babak baru dalam sejarah politiknya. Era setelah Orde Baru dikenal sebagai Era Reformasi. Hal yang paling penting di era ini adalah orang mendapatkan lebih banyak kekuatan dalam masalah politik dan pemerintahan. Era Reformasi dianggap sebagai era ketika kekuasaan politik diberikan kembali kepada masyarakat Indonesia.

Kemudian terjadi perubahan struktural besar-besaran dalam aspek pemerintahan dan politik seperti desentralisasi kekuasaan ke provinsi dan keterbatasan masa jabatan presiden. Di sisi lain, masih ada beberapa masalah di pemerintahan seperti korupsi, kemiskinan, dan distribusi modal di kelas tinggi. Namun, secara keseluruhan, kondisi politik di era ini dinilai lebih dinamis dan kondusif dibanding kondisi politik Orde Baru.

Definisi Sistem Politik

Apa sebenarnya sistem politik itu? Sistem adalah Negara kesatuan yang terdiri dari elemen atau bagian yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Unsur-unsur ini diatur sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Artinya dalam suatu sistem harus ada input, proses, output dan feedback. Di sisi lain, politik berasal dari kata Yunani ‘Polis’ yang berarti kota yang memiliki status sebagai Negara dan memiliki aktivitas tertentu untuk menjaga perkembangan kota.

2

Sistem politik dapat digambarkan sebagai rangkaian kegiatan atau proses dalam masyarakat politik untuk mempengaruhi dan menentukan siapa yang akan mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Masukan dalam sistem politik ini adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat sedangkan output dalam sistem politik adalah kebijakan publik. Aspirasi masyarakat bisa dikategorikan menjadi tiga jenis. Mereka:

  • Tuntutan publik adalah tuntutan dari anggota masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui banyak cara dan menggunakan cara politik.
  • Dukungan publik adalah setiap tindakan, sikap, dan pemikiran dari anggota masyarakat yang mendorong tercapainya tujuan, minat, dan tindakan pemerintah dalam sistem politik.
  • Apatis publik adalah sikap anggota masyarakat yang menunjukkan ketidaktahuan terhadap kehidupan politik. Ketidaktahuan anggota masyarakat menunjukkan bahwa ada masalah yang perlu dipecahkan oleh sistem politik sehingga dapat menarik perhatian para pembuat kebijakan untuk merespons dan mengikuti isu ini dalam bentuk kebijakan publik tertentu.

A. Variabel dalam Sistem Politik

Ada empat variabel dalam sistem politik yang bisa membawa dampak signifikan. Variabel ini adalah:

  • Tenaga dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan adalah dengan mendistribusikan sumber daya antar kelompok di masyarakat.
  • Minat bisa diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh orang atau kelompok politik.
  • Kebijakan adalah hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan. Kebijakan biasanya muncul dalam bentuk peraturan.
  • Budaya politik Budaya politik dapat digambarkan sebagai orientasi subjektif dari setiap anggota masyarakat terhadap sistem politik.

B. Karakteristik Sistem Politik

Ada beberapa karakteristik sistem politik di Indonesia. Seperti:

Sistem politik adalah sistem campuran dalam istilah budaya. Tidak ada struktur atau budaya yang tepat. Keduanya modern dan primitif. Namun, dalam arti budaya, semuanya dicampur antara tradisi modern dan tradisional.

Dinamika Politik di Indonesia

Menurut Arbi Sanit, dinamika politik di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa era yang berbeda. Berikut adalah deskripsi singkat setiap era politik di Indonesia.

  1. 1945 sampai 1967. Di era ini, ada perubahan signifikan dalam sistem politik demokrasi konstitusional di Indonesia. Sistem politik demokrasi konstitusional berubah menjadi demokrasi terpimpin. Era ini juga dikenal dengan nama Orde Lama.
  2. 1967 sampai 1999. Di era ini, ada perubahan signifikan dalam sistem politik di Indonesia. Demokrasi yang dipandu berubah menjadi Demokrasi Pancasila. Era ini dikenal sebagai Orde Baru.
  3. 1999 sampai sekarang. Sistem politik baru-baru ini juga membawa beberapa perubahan juga. Dalam sistem politik terakhir ini, sistem politik terpusat berubah menjadi sistem politik yang mengarah pada otonomi provinsi. Era ini juga dikenal sebagai Orde Reformasi.

Implementasi Sistem Politik di Indonesia

Dalam sistem politik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Indonesia mengikuti sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Setiap era politik di Indonesia menjalankan sistem politik yang berbeda. Berikut adalah deskripsi singkat tentang masing-masing sistem politik yang telah digunakan di Indonesia.

1. Sistem Politik Liberal Demokratik (14 November 1945 sampai 5 Juli 1959)

Sistem politik demokrasi liberal digunakan di Indonesia sejak dikeluarkannya Pemberitahuan Pemerintah pada 14 November 1945. Sistem politik ini masih digunakan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden pada 5 Juli 1959. Sistem demokrasi liberal memiliki ciri-ciri sebagaimana tercantum di bawah ini.

  • Menggunakan Pancasila sebagai landasan negara.
  • Sistem politik ini dijalankan berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Konstitusi Republik Indonesia, dan Konstitusi Tentatif 1950.
  • Menggunakan sistem multipartai dengan basis politik yang berbeda untuk masing-masing pihak.
  • Pemilu dilakukan dengan sistem proporsional.
  • Ada aturan hukum.
  • Sistem politik non sekuler.
  • ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak memiliki peran penting dalam sistem politik.

2. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966)

Sistem politik pada era demokrasi terpimpin memiliki karakteristik seperti yang tercantum di bawah ini.

  • Pancasila sebagai fondasi Negara berubah menjadi Trisila.
  • Berdasarkan UUD 1945.
  • Menggunakan sistem multipartai dengan basis politik yang berbeda untuk masing-masing pihak.
  • Sistem ekonomi terpimpin
  • Tidak ada pemilihan.
  • Aturan hukum.
  • Sistem politik non sekuler.
  • ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak memiliki peran penting dalam sistem politik.

3. Sistem Politik Demokrasi Pancasila di Orde Baru (11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998)

Sistem politik ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik ini adalah:

  • Pancasila sebagai fondasi negara.
  • Menggunakan UUD 1945.
  • Tiga sistem parpol yang menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya fondasi bagi masing-masing partai politik. Golkar adalah partai politik yang memiliki kekuasaan mayoritas di parlemen dan menggunakan kekuatan untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto.
  • Pemilu dilakukan dengan sistem perwakilan proporsional dengan prosedur registrasi.
  • Sistem ekonomi pasar dan koperasi.
  • Aturan hukum.
  • Sistem politik non sekuler.
  • ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berperan dalam politik melalui doktrin fungsi ganda ABRI.

4. Sistem Demokrasi Pancasila dalam Orde Reformasi (21 Mei 1998 sampai sekarang)

Sistem Demokrasi Pancasila baru-baru ini memiliki beberapa karakteristik seperti di bawah ini.

  • Pancasila sebagai fondasi negara.
  • Amandemen UUD 1945.
  • Sistem multipartai diperbolehkan dan para pihak diijinkan untuk menggunakan dasar apapun asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila.
  • Pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan proporsional dan menggunakan sistem multi delegasi kabupaten dan pendaftaran terbuka.
  • Mekanisme pasar bebas dalam sistem ekonomi.
  • Aturan hukum.
  • Sistem politik non sekuler.
  • TNI (bentuk ABRI terbaru) tidak lagi berperan dalam sistem politik. Perubahan ABRI menjadi TNI ditandai dengan penghapusan fungsi ganda ABRI.

Demikian itulah ulasan mengenai politik Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian.

Politik Indonesia: Sejarah, Karakteristik Dan Implementasi

Pengetahuan |